Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru

May 16, 2016 | Author: Noval Ikhsan Nuarie | Category: Types, School Work
Share Embed Donate


Short Description

Laporan Magang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin 2014...

Description

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan Topik Samsat yang merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” adalah suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Secara umum pajak masih kurang popular di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

1

Dalam hal ini, aturan yang ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah serta UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah di sempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kiranya tetap menjadi bahan acuan dasar dalam membuat Peraturan Daerah. Dengan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem Otonomi Daerah. Masing-masing daerah tentu berusaha untuk mengisi pundi-pundi anggarannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perolehan dana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh Sebab itu, Penetapan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor layak dijadikan sebagai topik yang penulis bahas dalam laporan magang ini dengan judul “Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarbaru”.

2

B. Ruang Lingkup Bidang Kegiatan Magang Selama kegiatan magang berlangsung, penulis diberikan bimbingan dan kepercayaan serta tanggung jawab dalam bagian Pelaksana Administrasi Pencatatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB. Yang melaksanakan tugas sebagai berikut: 

Melaksanakan pencatatan dan mengadministrasikan pemakaian SKPD



dilingkungan UPPD Samsat Banjarbaru. Melaksanakan penatausahaan barang kuasi/ berharga (SKPD) berkenaan



dengan pemakaian SKPD pada kasir. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Dalam memperoleh data-data dan informasi guna penyusunan laporan akhir

ini, penulis secara langsung melaksanakan praktek kerja lapangan pada Kantor Samsat Banjarbaru (observasi), dan penulis juga melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait (wawancara/ interview). C. Tujuan Kegiatan Magang Tujuan Diadakan kegiatan magang yang ingin dicapai penulis: 1. Mendapatkan data penting dan informasi dalam rangka penyusunan laporan akhir. 2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin. 3. Guna merangsang Mahasiswa untuk beraktivitas dalam melakukan

pekerjaan secara efisien dan efektif melalui kegiatan Magang ini. D. Manfaat Kegiatan Magang 3

Manfaat yang ingin dicapai selama mengikuti kegiatan magang: 1. Meningkatkan kemampuan analisis penulis terhadap permasalahan di lapangan kerja yang berkaitan dengan teori yang telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

2.

Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin. Penulis ingin memperoleh pengalaman kerja yang nantinya akan

3.

berguna secara langsung ditempat kerja. Untuk menciptakan rasa tanggung jawab,

profesionalitas

serta

kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang Magang ini telah dilaksanakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan pada objek yang telah ditentukan oleh pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekomoni Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin, maupun pembimbing dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung mulai dari tanggal 15 September s/d 15 Desember 2014.

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG A. Sejarah Singkat Perusahaan sampai dengan tahun 1974

4

Proses perpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi. 1974-1976 Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya. 1976-1988 Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT. 1988-1993 Berdasarkan

INBERS,

Menhankam,

Menkeu

&

Mendagri

No.

INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu

5

-

Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu.

-

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat) 1993-1999 Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5

tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan. 1999-Sekarang Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. -

Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat).

6

-

Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

B. Struktur Organisasi Perusahaan UPPD Banjarbaru dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan PKB & BBN-KB, dan Kepala Seksi Pendapatan lainnya. a. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru - Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan -

pendapatan daerah. Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan

-

pendapatan daerah. Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

-

Penerimaan Lain-lain. Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan

-

lainnya. Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas. Membina, membimbing dan memberikan arahan terhadap staff. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

Dinas berupa laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan. - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. b. Kepala sub bagian Tata Uaha - Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha.

7

-

Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan,

-

rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan. Membagi tugas, membina dan membimbing dan memberi arahan kepada

-

staf sub bagian Tahta Usaha. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi di UPPD Banjarbaru. Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar, dan cuti. Membuat laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan bidang ke Tata

-

Usahaan. Membuat Daftar Urut Kepegawaian ( DUK ). Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UPPD. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPPD yang

berkaitan dengan tugas-tugas sub. bagian Tata Usaha. - Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan. - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya - Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi -

Pendapatan Lain-lain. Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi

-

pendapatan lain-lain. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan dan

-

penerimaan pendapatan lain-lain. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan

-

lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-dinas. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di Lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan

-

Daerah Banjarbaru. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UPPD. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kota. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPPD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pendapatan lain-lain.

8

-

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPPD. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Seksi Pelayanan PKB & BBN-KB - Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi -

dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB. Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan estimasi KBM baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

kegiatan pemungutan PKB/BBNKB. Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan kepada staff

-

seksi pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah

-

Provinsi Kalimantan Selatan Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UPPD. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi PKB. Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak kendaraan bermotor

-

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPPD yang

-

berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak kendaraan bermotor. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPPD. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru

9

Kepala UPPD Banjarbaru Drs. H. AM. ROBENIANSYAH, M.Ap NIP. 19630916 199201 1 001

Jafung

Kasi Pelayanan PKB & BBN-KB NURIKHWAN, S.E NIP. 19780830 200501 1 010

Kasubbag Tata Usaha Hj. NOOR HASANAH NIP. 19590519 198003 2 005

Kasi Pendapatan Lainnya Hj. SORAYA AYU AMINAH, S.E NIP. 19640119 198602 2 005

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan (UPPD) Samsat Banjarbaru

C. Aspek-aspek Kegiatan Perusahaan 1. Ketentuan Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat atau pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Berikut ini beberapa penjelasan tentang pengertian Pajak sebagai berikut: a. P.J.A.Andriani

10

Pajak ialah Iuran rakyat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak membayarnya menurut perundang-undangan dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran-pengeluaran

umum

berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. b. H. Rochmat Soemitro, SH Pajak ialah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa pengertian penting antara lain: a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara, maksud iuran disini adalah suatu kewajiban untuk mengalihkan kekayaan ke kas negara untuk membiayai pengeluaran umum, biaya pengeluaran rutin dan biaya pembangunan. b. Pajak tidak dapat ditunjuk kontraprestasi langsung secara individual, maksudnya adalah seorang Wajib Pajak yang telah membayar pajak, maka tidak dapat ditunjuk kontraprestasi tertentu kepada mereka yang membayar pajak juga, melainkan disampaikan secara umum, sehingga yang tidak membayar pajak juga menikmati hal pembayaran tersebut.

11

c. Pajak dapat dipaksakan, maksudnya bila hutang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak, maka hutang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa. d. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, maksudnya adalah pajak dipungut dengan menggunakan undamg-undang serta aturan pelaksananya.

Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak maka pajak terbagi atas dua bagian yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 melalui Sistem Otonomi Daerah, maka daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sehingga masing-masing daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal pemungutan pajak diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada umumnya pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak: a. Pajak Provinsi, Dikhususkan pada Pemerintah Provinsi. b. Pajak Kabupaten / Kota, Dikhususkan pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Salah satu pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut atas

12

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang ada dilingkungan wilayah Kantor Dispenda kendaraan tersebut terdaftar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah -

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

-

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat

13

dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

dan

pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, dan yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk UPPD Samsat Banjarbaru adalah: 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)



Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.



Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

c. Bagi Hasil Penerimaaan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pembagian hasil penerimaan adalah sebagai berikut: 1. Untuk Daerah Provinsi paling banyak 70% 2. Untuk Daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 30 % dengan memperhatikan aspek Pemerataan dan Potensi Daerah Kabupaten / Kota yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah Kabupaten / Kota.

14

d. Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 1) Penetapan dan Pemungutan PKB Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Retribusi. Penetapan Pajak dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan Pajak merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengenakan Pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif dan adil. Penetapan sangat tergantung pada tingkat kualitas dan kemampuan Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya didalam usaha-usaha dan upaya peningkatan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk mencapai peningkatan yang telah ditetapkan bersama. 2) Manfaat Pentingnya Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Secara terperinci manfaat dan pentingnya Penetapan dan Pengenaan dapat dilihat sebagai berikut: 

Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang efektif dan efisien dapat memungkinkan tercapainya tujuan yang ingin dicapai.



Dengan adanya Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan terhadap suatu hal yang ingin dicapai.



Dengan adanya Penetapan dan Pemungutan dapat meyatukan pendapat bahwa satuan organisasi yang ada didalamnya dapat sama-sama dalam menjalankannya.

15



Dengan adanya Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

e. Pelaksanaan Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam rangka memenuhi sumber-sumber pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan sebagai Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu dalam Penetapan dan Pemungutan PKB Dinas Pendapatan Daerah melakukan segala usaha dan kegiatan Pemungutan, Penagihan, Pengumpulan baik terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah maupun dengan penggalian sumbersumber Pendapatan baru diantaranya adalah: 

Melakukan Penetapan dan Pemungtan PKB



Melakukan Koordinasi atas PKB serta pelaksanaanya oleh Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak terdaftar.

Seiring dengan itu Pemerintah mengambil langkah penyederhanaan ekonomi daerah dalam rangka penerimaan tersebut dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman yang kuat dalam Pemungutan Pajak Daerah, dan juga bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Daerah.

16

2. Objek dan Subjek Pajak Daerah Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan lainnya yang befungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaran Bermotor. Dan yang dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasan Kendaraan Bermotor: 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dan perwakilan lembagalembaga internasional dengan asas timbal balik.



Pemerintah Kabupaten/Kota.



Pabrikan atau importir kendaraan bermotor baru yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.



Wisatawan asing yang berada di daerah untuk jangka waktu sembilan puluh hari berturut-turut.



Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

17

Sedangkan yang menjadi Subjek Pajak sekaligus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Diatas Air adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaran Bermotor. Dan yang betanggung jawab atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah: 

Untuk Orang Pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.



Untuk Badan adalah pengurus dan kuasanya.

18

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG DAN PEMBAHASAN A. Hasil Kegiatan Magang 1. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan PKB a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perwakilan dari dua unsur pokok, yaitu: a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. b) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini: 

Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang

  

sama. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor

 

yang sama. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

19



Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impot barang (PIB).

Sedangkan Bobot yang dihitung untuk Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor: 

Tekanan gandar, yang membedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan



berat kendaraan bermotor. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar,



bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Pajak Untuk Kendaraan Bermotor adalah: 

1,5% (satu koma lima persen) Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.



1% (satu persen) Untuk Kendaraan Umum.



0,2% (nol koma dua persen) Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Besarnya tarif progresif untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :   

kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen); kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen); kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen); dan 20



kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar.

c. Perhitungan Pajak Kendaraan bermotor Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut: Pajak terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJKB x bobot)

d. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Wilayah Pemungutan Pajak PKB Pajak yang terhutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

21

Pada PKB pajak terhutang dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan suatu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB dibayar sekaligus di muka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti PKB yang karena suatu dan lain hal (mutasi daerah tempat pendaftaran kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi karena force majuere) masa pajak tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi. PKB yang terhutang dipungut di wilayah Provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2. Sistem Penilaian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor a. Tatacara Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan adalah suatu rangkaian yang dilakukan dari penghimpun data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

22

Pemungutan pajak daerah pada umumnya tidak dapat diborongkan atau tidak bisa diberikan kepada pihak ketiga. Pajak Daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dengan kata lain dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak membayar pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikeluarkan oleh pejabat daerah yang ditunjuk khusus bagi pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdiri dari 5 (lima) lembar, antara lain: 1) Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak 2) Lembar ke-2 untuk Dispenda Kota Pematangsiantar 3) Lembar ke -3 untuk Jasa Raharja 4) Lembar ke-4 untuk Bendaharawan Khusus Penerima 5) Lembar ke-5 untuk Kantor Bersama SAMSAT

Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya harus menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah itu kepada waib pajak yang telah mendapat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super-PKB).

b. Proses Pemungutan PKB/BBN-KB 1) Pendaftaran Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh WP pajak sendiri adalah: a) Pengambilan Formulir SPT;

23

b) Pengisian Formulir SPT; c) Pendaftaran Berkas; d) Menyampaikan berkas kepada petugas checking. 2) Penetapan Yang dilakukan pada bagian Penetapan ini adalah: a) Membuat Perhitungan dan Penetapan (Pembukuan); b) Membuat nomor Kohir; c) Mencek Ketetapan tanda lembar SKPD; d) Menyampaikan kertas kepada proyektor. 3) Final Checking Hal yang dilakukan Korektor adalah: a) Meneliti kebenaran dan perhitungan dan penetapannya; b) Meneliti data pajak dalam ketetapan PPKB/BBN- KB; 4) Pembayaran Pada bagian ini pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawab dari hasil pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Menerima Pembayaran dari Wajib Pajak (di loket kasir); b) Membukukan hasil penerimaan; c) Menyampaikan SKPD pada loket; d) Menyampaikan berkas kepada petugas kartu box (arsip); e) Menyetorkan hasil penerimaan kasir kepada bendaharawan; f) Mentetorkannya kepada Bank;

24

g) Menyampaikan berkas belum bayar Penagihan. 5) Pengesahan 6) Dicetak Pajak yang akan dibayar (STNK,TNKB,TCKB,BTCKB,BPKB) 7) Penerimaan 8) Diarsipkan c. Kegiatan Pelayanan Pemungutan PKB/BBN-KB Bahwa pemungutan PKB/BBN-KB dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Instansi yang terkait yaitu: Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja. Dalam pelaksanaan pelayanan, para petugas diarahkan untuk lebih memprioritaskan Wajib Pajak yang langsung dari pada kuasa Wajib Pajak, untuk itu disiapkan loket-loket bagi Wajib Pajak. Bentuk Loket Pelayanan yang diberikan: 1. Loket Pendaftaran dan Penetapan. 2. Loket Pembayaran dan Penyerahan.

Mekanisme Pelayanan Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarbaru Bagan 2.2 : Mekanisme Pelayanan pada UPPD Samsat Banjarbaru

25

B. Pembahasan 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD Kantor Samsat Banjarbaru Tabel 3.1 : Target dan Realisasi Penerimaan PKB Periode 2011-2014 Target

Realisasi

Realisasi x 100

(Rp)

Penerimaan PKB

Target

2011

31.889.000.000

33.383.614.325

104,69%

2012

44.856.651.000

41.490.572.250

92,50%

2013

48.947.933.000

47.646.456.225

98,14%

2014

52.387.871.000

46.461.667.250

88.69%

Tahun

Sumber : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kantor Samsat Banjarbaru

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PKB selama periode 2011-2014 selalu berubah. Dan jika dilihat dari 4 Tahun berturutturut tersebut dapat dilihat bahwa realisasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2011. Dan jika dilihat penerimaan PKB dari Tahun 2011-2014 dapat disimpulkan bahwa penerimaan PKB untuk Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

26

Samsat Banjarbaru cukup baik. Dan kalupun ada penurunan penerimaan PKB, tidak terlalu menurun (realisasi tahun 2012). Hal ini terjadi dikarenakan WP mulai sadar dalam menunaikan kewajiban perpajakannya guna mendorong perekonomian daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Penetapan atau Penagihan pada Kantor SAMSAT UPPD Banjarbaru 1

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penetapan ataupun penagihan adalah karena banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti mekanisme pajak progresif. Karena untuk Provinsi Kalimantan Selatan pajak progresif baru berjalan mulai 1 Januari 2014, yang membuat para Wajib Pajak kekurangan informasi mengenai Pajak Progresif tersebut.

3. Upaya-upaya untuk Meningkatkan Penerimaan PKB Untuk mencapai tingkat penerimaan yang telah ditetapkan dan guna meningkatkan pendapatan daerah dari PKB, pihak Dispenda melalui kerja sama dengan instansi pemungut (SAMSAT) dan instansi lainnya yang terkait melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

Menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian dengan melakukan razia kendaraan bermotor.



Memotivasi wajib pajak agar mau membayar piutang Pajak Kendaraan Bermotor.



Melakukan sosialisasi tentang pajak progresif.

27



Samsat Jemput Antar.



Samsat Keliling.

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan dari apa yang telah di bahas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari keseluruhan Pelaksana Magang Mahasiswa (BPMK) yang dilaksanakan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarbaru. 1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan. Dasar Hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment, Hal tersebut dapat dijelaskan dari proses pemungutan pajak berdasarkan

28

penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 3. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang diperoleh mengalami perubahaan kearah yang lebih baik. Hal ini terjadi dikarenakan Wajib Pajak mulai sadar dalam melakukan kewajiban perpajakannya guna mendorong perekonomian daerah. 4. Dalam pelaksanaan Penetapan atau Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Samsat Banjarbaru mengalami hambatan yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang mengerti mekanisme pajak progresif dikarenakan pajak progresif baru berjalan mulai 1 Januari 2014, dan kurangnya informasi tentang pajak progresif.

B. Saran Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil pengamatan selama Pelaksanaan Magang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, yaitu kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja. 2. Agar meningkatkan frekuensi razia secara rutin di lapangan sehingga masyarakat lebih diingatkan akan pemenuhan kewajibannya. 3. Mencetak buku panduan atau buku pedoman untuk dibagikan kepada Wajib Pajak yang menjelaskan tentang pajak Progresif dan pentingnya membayar PKB guna meningkatkan pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarbaru 4. Dalam memberikan pelayanan pihak instansi untuk lebih memprioritaskan Wajib Pajak daripada kuasa Wajib Pajak.

29

5. Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai uraian tentang mekanisme/prosedur

pemungutan

PKB

dan

peranannya

terhadap

pembangunan daerah melalui penyuluh-penyuluhan ataupun brosur-brosur maupun spanduk-spanduk yang dapat menunjang peningkatan kesadaran masyarakat.

30

DAFTAR PUSTAKA Yunita, Mutiara Nurul (2010). Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pematangsiantar. Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. FISIP Universitas Sumatera Utara. Asih, Woro Wiryanigtyas (2009). .Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

31

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :1 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Mencatat SKPD yang diterima dari loket 15 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SENIN September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 16 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SELASA September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 17 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun RABU September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 18 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun KAMIS September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 19 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun JUM’AT September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 20 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SABTU September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Banjarbaru, Mengetahui:

Desember 2014

32

Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :2 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Mencatat SKPD yang diterima dari loket 22 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SENIN September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 23 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SELASA September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 24 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun RABU September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 25 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun KAMIS September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 26 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun JUM’AT September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 27 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SABTU September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian

33

Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :3 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Mencatat SKPD yang diterima dari loket 29 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun SENIN September arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Mencatat SKPD. Menyusun arsip. 30 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat SELASA September laporan harian. Laporan bulanan. 2014 Laporan 3 bulanan. Mencatat SKPD yang diterima dari loket 1 Oktober 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun RABU 2014 arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 2 Oktober 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun KAMIS 2014 arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Mencatat SKPD yang diterima dari loket 3 Oktober 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun JUM’AT 2014 arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

34

SABTU

Libur Idul Adha

4 Oktober 2014

Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

NIDN. 0019097901 LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :4 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET 6 Oktober SENIN Izin 2014

SELASA

7 Oktober 2014

RABU

8 Oktober 2014

KAMIS

9 Oktober 2014

Mencatat SKPD yang diterima dari loket 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

35

JUM’AT

10 Oktober 2014

SABTU

11 Oktober 2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

NIDN. 0019097901 LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :5 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET 13 Oktober SENIN Izin 2014

SELASA

14 Oktober 2014

RABU

15 Oktober 2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

36

KAMIS

16 Oktober 2014

JUM’AT

17 Oktober 2014

SABTU

18 Oktober 2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :6 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Membantu petugas loket 1, 2, 3. 20 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SENIN 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 21 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SELASA 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

37

RABU

22 Oktober 2014

KAMIS

23 Oktober 2014

JUM’AT

24 Oktober 2014

SABTU

25 Oktober 2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian -

Libur 1 Muharra m

Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :7 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Membantu petugas loket 1, 2, 3. 27 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SENIN 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

38

SELASA

RABU

KAMIS

JUM’AT

SABTU

Membantu petugas loket 1, 2, 3. 28 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 29 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 30 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 31 Oktober Mencatat SKPD. Menyusun arsip. 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian. Laporan Bulanan. Membantu petugas loket 1, 2, 3. 1 November Mencatat SKPD. Menyusun arsip. 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke :8 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET

39

SENIN

3 November 2014

SELASA

4 November 2014

RABU

5 November 2014

KAMIS

6 November 2014

JUM’AT

7 November 2014

SABTU

8 November 2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

NIDN. 0019097901 LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru 40

Minggu ke HARI

:9 TANGGAL

SENIN

10 November 2014

SELASA

11 November 2014

RABU

12 November 2014

KAMIS

13 November 2014

JUM’AT

14 November 2014

SABTU

15 November 2014

URAIAN KEGIATAN Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

KET

Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 41

Tempat Magang Minggu ke HARI SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUM’AT

SABTU

: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru : 10 TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Membantu petugas loket 1, 2, 3. 17 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 18 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 19 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 20 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 21 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 22 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si. NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA

42

Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke : 11 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Membantu petugas loket 1, 2, 3. 24 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SENIN November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 25 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SELASA November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 26 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. RABU November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 27 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. KAMIS November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 28 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. JUM’AT November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 29 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SABTU November Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian. Laporan Bulanan Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

NIDN. 0019097901 LAPORAN MINGGUAN

43

KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke : 12 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Membantu petugas loket 1, 2, 3. 1 Desember Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SENIN 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 2 Desember Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SELASA 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 3 Desember Mencatat SKPD. Menyusun arsip. RABU 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Sakit 4 Desember Tanpa KAMIS 2014 Keteranga n Sakit 5 Desember Tanpa JUM’AT 2014 Keteranga n Membantu petugas loket 1, 2, 3. 6 Desember Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SABTU 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

NIDN. 0019097901

44

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke : 13 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Membantu petugas loket 1, 2, 3. 8 Desember Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SENIN 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 9 Desember Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SELASA 2014 Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 10 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. RABU Desember Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 11 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. KAMIS Desember Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 12 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. JUM’AT Desember Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Membantu petugas loket 1, 2, 3. 13 Mencatat SKPD. Menyusun arsip. SABTU Desember Rekapitulasi hasil akhir. Membuat 2014 laporan harian Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

45

NIDN. 0019097901 LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan Nuarie NPM : 2011220206 Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru Minggu ke : 14 HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET Hari Terakhir Pelaksanaan Magang 15 SENIN

Desember 2014

SELASA

16 Desember 2014

RABU

17 Desember 2014

KAMIS

18 Desember 2014

JUM’AT

19 Desember 2014

SABTU

20 Desember 2014 Banjarbaru, Desember 2014 Mengetahui: Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.

46

NIDN. 0019097901

47

View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF Sitemap